Tender Procurements and Contract Opportunities Indonesia

JAKARTA: The government will promote the return policy of conversion of fuel oil (fuel) to fuel gas (CNG), especially for public transportation such as taxis and buses in the Jakarta area began in 2011.

Members of the National Energy Board (DEN) Agusman Effendi revealed basically the use of CNG was part of the main points of national energy policies formulated by DEN.

"I think in 1-2 weeks, we've entered the stage to the finalization of this fuel gas usage. We've held meetings with the Ministry of Transportation, administration, Ministry of Research and Technology, Ministry of Environment, "he said today.

CNG conversion program goal, he said, among them to reduce carbon emissions in line with other government programs.

He said the fundamentals of national energy policy was also explained that the use of CNG in the transport sector is cheaper and cleaner than gasoline.

According to him, BBG programs are already running some particularly its use for Bus Transjakarta, is expected to be improved overall

Because, he says, DEN BBG plans to equalize the different prices from two suppliers, between PT Pertamina (Persero) and PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Associated with lack of infrastructure problem that became obstacles for the implementation of this BBG, Agusman admit it caused by the lack of development of gas refueling stations (SPBG) since 2003.

"Even the amount estimated decreases. That is the problem. How can we hope to add more outlets SPBG and good infrastructure we must also return, for example related to the gas pipeline. "

Agusman said the government through the Ministry of Transportation plans to increase the amount of fuel gas converter kit in 2011 that targets the use of CNG for public transport in Jakarta area for the initial phase of this to happen.

According to him, the government will also implement CNG conversion program in 10 major cities in Indonesia after the target transportation common usage in the Jakarta area can be realized starting in 2011.

"For now, Jakarta used to be our priority. For the next targets, will be 10 major cities that we will specify use of CNG as fuel, "said Agusman.

To note, the previous Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Darwin Zahedy Saleh revealed the development of natural gas utilization in the transportation sector is still hampered many things, among them the limitations of distribution pipelines, the high price of converter kits, investment and operating costs and expensive SPPG margin is not attractive to investors.

According to him, the government through relevant agencies to revitalize SPBG and distribution of converter kits as well as coordinate with relevant agencies both at central and local level to promote natural gas utilization in the transportation sector.

In addition, the government will also facilitate the development of natural gas, which determines the price of CNG is expected to be attractive to providers (investors), to subsidize the price of CNG to the transport sector, provide the legal umbrella of the use of CNG for transport sector.

"Utilization of natural gas [CNG] for transportation has not run optimally because there are still some obstacles in the exercise. Public opinion that the use of CNG has a greater security risk than the fuel oil is also an obstacle, "said Darwin, some time ago. (Wiw) By: Nurbaiti (Bisnis.com)

www.tenderoffer.biz



Konversi BBM Ke BBG Taxi & Bus Digalakkan

JAKARTA: Pemerintah akan menggalakkan kembali kebijakan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), terutama untuk moda transportasi umum seperti taxi dan bus di wilayah Jakarta mulai 2011.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agusman Effendi mengungkapkan pada dasarnya penggunaan BBG itu merupakan bagian dari pokok-pokok kebijakan energi nasional yang dirumuskan oleh DEN.

“Saya pikir dalam 1-2 minggu lagi, kita sudah masuk pada tahapan menuju finalisasi penggunaan BBG ini. Kami sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, Pemda DKI, Kementerian Ristek, Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya hari ini.

Tujuan program konversi BBG tersebut, katanya, di antaranya untuk menurunkan emisi karbon sejalan dengan program pemerintah lainnya.

Dia mengatakan  dalam pokok-pokok kebijakan energi nasional juga dijelaskan bahwa penggunaan BBG di sektor transportasi lebih murah dan lebih bersih ketimbang BBM.

Menurut dia, program BBG yang sudah berjalan sebagian terutama penggunaannya untuk Bus Transjakarta, diharapkan sudah bisa ditingkatkan secara menyeluruh.

Pasalnya, katanya, DEN berencana menyamakan harga BBG yang berbeda dari dua pemasok, antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Terkait dengan soal minimnya infrastruktur yang menjadi kendala penerapan BBG selama ini, Agusman mengakui hal itu diakibatkan oleh tidak adanya perkembangan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) sejak 2003.

“Bahkan jumlahnya diperkirakan semakin menurun. Itu yang menjadi permasalahan. Kami berharap bagaimana bisa menambah lagi outlet-outlet SPBG dan infrastrukturnya juga harus kita tata kembali, misalnya terkait pipa gas.”

Agusman mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah converter kit BBG pada 2011 sehingga sasaran penggunaan BBG untuk transportasi umum di wilayah Jakarta untuk tahap awal ini bisa terlaksana.

Menurut dia, pemerintah juga akan menerapkan program konversi BBG di 10 kota besar di Indonesia setelah target penggunaannya tarnsportasi umum di wilayah Jakarta bisa terealisasi mulai 2011.

“Untuk sekarang, Jakarta dulu yang akan kita prioritaskan. Untuk sasaran selanjutnya, akan 10 kota besar yang akan kita tetapkan menggunakan BBG sebagai bahan bakar,” tutur Agusman.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan pengembangan pemanfaatan gas bumi pada sektor transportasi masih terkendala berbagai hal, di antaranya keterbatasan jaringan pipa distribusi, mahalnya harga konverter kit, investasi, dan biaya operasi SPPG yang mahal dan margin yang belum menarik bagi kalangan investor.

Menurut dia, pemerintah melalui instansi terkait akan melakukan revitalisasi SPBG dan pembagian konverter kit serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat dan daerah untuk mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor transportasi.

Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi pengembangan gas bumi, menentukan harga BBG yang diharapkan dapat menarik bagi penyedia (investor), memberikan subsidi harga BBG untuk sektor transportasi, menyediakan payung hukum pemanfaatan BBG untuk sektor transportasi.

“Pemanfaatan gas bumi [BBG] untuk sarana transportasi belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Opini masyarakat bahwa penggunaan BBG memiliki resiko keamanan yang lebih besar dibandingkan dengan BBM juga merupakan kendala,” ungkap Darwin, beberapa waktu lalu. (wiw)Oleh: Nurbaiti (Bisnis.com)

www.tenderoffer.biz