Legitimacy & Law
About Us
Related News
Whos Online
We have 11 guests online
Countries
| 49.8% |  | Indonesia |
| 14.1% |  | Australia |
| 12.7% |  | United States |
| 6.6% |  | Singapore |
| 3.3% |  | Japan |
| 2.6% |  | Canada |
| 1.5% |  | India |
| 1.3% |  | Malaysia |
| 1% |  | United Kingdom |
| SOE synergy working on warehouse receipts |
 |
 |
 |
| Tuesday, 27 July 2010 09:47 | |||
|
JAKARTA - State-owned enterprises (SOEs) have agreed to work together in order to warehouse receipt financing. Synergies through the unit and the Community Development Partnership Program (CSR) of each state which will be coordinated by the Indonesian Derivatives Clearing House (KBI) through the mechanism of channeling or executing. Tris Sudarto said KBI Director of SOE in the environment Deputy Banking and Financial Services, agreed to work together in the warehouse receipt financing. Enterprises that states agree that the Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), the State Savings Bank (BTN), Social Security, Taspen Capital Adequacy Ratio (PMN), and health insurance Prog. "We invite colleagues in the Business Partnership to become actively involved in warehouse receipt financing," said Tris to Bisnis.com in Jakarta, today. He added that KBI actually just continue the pattern of warehouse receipt financing through the Business Partnership. In its development there during the semester II/2010 financing amounting to Rp14 billion to finance as much as 5000 tons of grain farmers in Rp4.000 price per kg. "There is potential for Rp14 billion warehouse receipt financing, this financing potential of grain in semester II/2010, stored in a warehouse owned by PT Pertani Rp4.000/kg price of grain, amounting to 5000 tons, 70% funded, meaning to Rp14 billion," said Tris. KBI financing mechanism that is offered through channeling and executing patterns. For channeling pattern, he added, KBI only provides recommendations related to the debtor that will receive financing. Thus the risk is the responsibility of SOE who gave the funds. KBI will receive a commission of 1% -1.5%. For executing pattern, he added, the KBI will select borrowers who financed, thus the risk would be borne by the KBI and earn a commission for the management and risk management at 2% -3%. "The pattern which will be chosen, it is up to state-related," he said. Tris adding already have an agreement from the managers of SOEs, that at the time published the latest warehouse receipts, the company will finance the related red plates. "They will PKBL berembug with each board, to choose the mechanism for executing or channeling," said Tris. He added that this warehouse receipt financing is relatively safe because there are buyers standby (standby buyer), PT Agriculture. In other words, this is a commodity business opportunities for the guarantee. Warehouse receipt financing is the financing of commodity farmers who stored in certain warehouses that have been approved. Farmers can pledge the receipt of evidence of storage of commodities in a warehouse (warehouse receipt) to the banking or non banking financial institutions. By: Elisabeth S. Berliana (Bisnis.com) BUMN sinergi garap resi gudang JAKARTA - Badan usaha milik negara (BUMN) sepakat untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan resi gudang. Sinergi tersebut melalui unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) masing-masing BUMN yang akan dikoordinasi oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) melalui mekanisme channeling atau executing. Direktur KBI Tris Sudarto mengatakan BUMN di lingkungan Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan, sepakat untuk bersinergi dalam pembiayaan resi gudang. BUMN yang menyatakan sepakat tersebut yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Jamsostek, Taspen, Permodalan Nasional Madani (PMN), Jasa Raharja dan Askes. "Kami mengajak rekan-rekan di PKBL untuk turut berperan aktif dalam pembiayaan resi gudang," kata Tris kepada Bisnis.com di Jakarta, hari ini. Dia menambahkan sebetulnya KBI hanya melanjutkan pola pembiayaan resi gudang melalui PKBL. Dalam perkembangannya terdapat pembiayaan selama semester II/2010 sebesar Rp14 miliar untuk membiayai gabah petani sebanyak 5.000 ton pada harga Rp4.000 per kg. "Ada potensi pembiayaan resi gudang Rp14 miliar, ini potensi pembiayaan gabah pada semester II/2010, yang disimpan di gudang milik PT Pertani dengan harga Rp4.000/kg gabah, sejumlah 5.000 ton, dibiayai 70%, berarti menjadi Rp14 miliar," kata Tris. Mekanisme pembiayaan yang ditawarkan KBI yakni melalui pola channeling dan executing. Untuk pola channeling, lanjutnya, KBI hanya memberikan rekomendasi terkait debitur yang akan menerima pembiayaan. Dengan demikian risiko menjadi tanggung jawab BUMN yang memberi dana. KBI akan mendapat komisi sebesar 1%-1,5%. Untuk pola executing, lanjutnya, KBI akan memilih debitur yang dibiayai, dengan demikian risiko akan ditanggung KBI dan memperoleh komisi untuk pengelolaan dan manajemen risiko sebesar 2%-3%. "Pola mana yang akan dipilih, itu terserah BUMN terkait," katanya. Tris menambahkan sudah ada kesepakatan dari pengelola BUMN, bahwa pada saat terbit resi gudang terbaru, perusahaan pelat merah terkait akan membiayai. "Mereka nanti akan berembug dengan pengurus PKBL masing-masing, untuk memilih mekanisme executing atau channeling," kata Tris. Dia menambahkan pembiayaan resi gudang ini relatif aman karena ada pembeli siaga (standby buyer) yakni PT Pertani. Dengan kata lain, hal ini merupakan peluang bisnis untuk penjaminan komoditas. Pembiayaan resi gudang merupakan pembiayaan atas komoditas petani yang disimpan di gudang tertentu yang sudah mendapat persetujuan. Petani dapat mengagunkan resi bukti penyimpanan komoditas di gudang (resi gudang) kepada perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Oleh: Berliana Elisabeth S. (Bisnis.com)
|
